Beberapa minggu terakhir, grup WhatsApp wali murid dan ruang guru ramai dengan satu kabar: "Katanya mulai 2027 anak bisa tinggal kelas lagi, ya?"
Ada yang lega, ada yang panik, ada juga yang langsung cek rapor anaknya semester lalu. Wajar. Isu kenaikan kelas memang sensitif, karena menyangkut masa depan anak, nama baik sekolah, dan beban kerja guru sekaligus.
Jadi, sebenarnya apa yang sedang dibahas? Dan apa yang bisa dilakukan sekolah supaya tidak ikut panik?

Duduk Perkaranya: Masih Wacana, Belum Aturan
Pertama, mari luruskan dulu. Wacana siswa tidak otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027 masih dikaji oleh Kemendikdasmen, dan Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan bahwa kebijakan tersebut belum menjadi aturan yang berlaku.
Usulan ini pertama kali disampaikan dalam Konvensi Pendidikan Indonesia XII Tahun 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Bali, pada 2 Oktober 2026. Asalnya dari masukan Dewan Pendidikan agar kebijakan tidak naik kelas diberlakukan lagi.
Kalau nanti disetujui, aturannya berlaku untuk semua sekolah, baik negeri maupun swasta. Tapi pemerintah juga memastikan tidak akan mengambil keputusan secara terburu-buru, karena masih membutuhkan kajian akademik dan masukan para ahli.
Jadi belum ada yang perlu dipanikkan. Tapi juga bukan alasan untuk santai-santai.
Kenapa Muncul? Gara-gara "Rumus RMS"
Pak Menteri punya istilah yang cukup nempel: rumus RMS. RMS adalah singkatan dari "rajin malas sama saja".
Maksudnya begini: kalau semua murid pasti naik kelas, murid yang belajar keras dan murid yang cuek sama-sama dapat hasil akhir yang sama. Mu'ti menilai kondisi ini tidak sehat jika dibiarkan menjadi budaya.
Yang penting dicatat, beliau juga menekankan bahwa kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk menghukum murid, tetapi untuk membangun karakter dan budaya belajar. Intinya, kenaikan kelas tidak lagi cukup dilihat sebagai prosedur administratif, melainkan cara memastikan murid benar-benar punya bekal sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya.
Yang Khawatir Juga Punya Alasan Kuat
Tidak semua orang langsung setuju, dan kekhawatirannya masuk akal.
Pemerhati pendidikan Doni Koesoema A, misalnya, tidak sepakat jika kebijakan ini diterapkan seragam di semua jenjang. Ia mengingatkan, jangan sampai seorang anak dinyatakan tidak naik kelas padahal ternyata ia anak berkebutuhan khusus yang tidak didampingi.
Senada, Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji meminta pemerintah tidak berfokus pada menghukum murid yang kemampuannya kurang.
Kalau dirangkum, kekhawatirannya satu: keputusan tinggal kelas bisa jadi tidak adil kalau dasarnya lemah. Doni bahkan menegaskan bahwa keputusan ini tidak boleh dibuat asal-asalan atau berdasarkan penilaian subjektif guru.
Sekolah Sebenarnya Sudah Punya Wewenang
Ini bagian yang sering terlewat di tengah ramainya pemberitaan.
Menurut penjelasan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Kemendikdasmen, kenaikan kelas sudah mempertimbangkan laporan kemajuan belajar murid di seluruh mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan prestasi lain selama satu tahun ajaran. Panduan Pembelajaran dan Asesmen juga menyebut bahwa sekolah punya keleluasaan menetapkan kriteria kenaikan kelas.
Artinya, persoalannya bukan sekadar "boleh atau tidak boleh tinggal kelas". Persoalannya: apakah sekolah punya bukti perkembangan murid yang lengkap, rapi, dan bisa dipertanggungjawabkan?
Kalau datanya tercecer di buku nilai guru, lembar absensi, dan catatan wali kelas yang terpisah-pisah, keputusan apa pun akan mudah dipersoalkan, baik oleh orang tua maupun oleh murid itu sendiri.
Tiga Hal yang Bisa Mulai Dilakukan Semester Ini
Kebijakannya memang belum pasti, tetapi persiapan yang baik tetap berguna apa pun hasilnya:
Catat perkembangan, bukan cuma nilai akhir. Nilai harian, kehadiran, dan catatan sikap murid sepanjang semester adalah "jejak belajar" yang paling jujur.
Kenali murid yang butuh bantuan lebih awal. Jangan menunggu rapor akhir tahun untuk tahu ada murid yang tertinggal. Intervensi di bulan ketiga jauh lebih efektif daripada kejutan di bulan kedua belas.
Libatkan orang tua sejak awal. Kabar "anak Bapak/Ibu berisiko tidak naik kelas" seharusnya tidak pernah jadi kejutan. Kalau orang tua rutin tahu perkembangan anaknya, diskusi apa pun akan jauh lebih mudah.
Penutup: Kebijakan Bisa Berubah, Data yang Rapi Tetap Penting
Apa pun keputusan pemerintah nanti, satu hal sudah jelas: sekolah yang mendokumentasikan perkembangan murid dengan baik akan jauh lebih siap, lebih adil, dan lebih tenang menghadapinya.
Di sinilah sistem manajemen sekolah digital seperti EDUNAV bisa jadi teman kerja sekolah. Beberapa contohnya:
Grade Book digital untuk merekam nilai harian hingga sumatif dalam satu tempat.
Absensi digital untuk mencatat pola kehadiran murid secara otomatis.
Green Card dan Red Card untuk mendokumentasikan perkembangan sikap murid.
Analitik murid untuk membantu wali kelas melihat siapa yang mulai tertinggal sebelum terlambat.
Portal orang tua agar wali murid bisa memantau perkembangan anak kapan saja.
EDUNAV bukan syarat wajib untuk menghadapi kebijakan apa pun. Ia adalah alat bantu agar guru bisa fokus mendidik, bukan sibuk merekap. Ketika keputusan penting seperti kenaikan kelas harus diambil, datanya sudah siap.
Ingin tahu bagaimana EDUNAV bisa membantu sekolah Anda? Hubungi tim kami untuk demo gratis.
Referensi
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Kemendikdasmen – Penjelasan mekanisme kenaikan kelas, sebagaimana dikutip dalam Pojoksatu
detikEdu – Untung-Rugi Siswa Tidak Otomatis Naik Kelas (13 Oktober 2026)
IDX Channel – Mendikdasmen Buka Suara Wacana Siswa Tak Otomatis Naik Kelas 2027 (8 Oktober 2026)
iNews – Respons Mendikdasmen soal Wacana Siswa Tak Otomatis Naik Kelas Mulai 2027 (8 Oktober 2026)
Pojoksatu – Tidak Otomatis Naik Kelas Berlaku untuk Negeri dan Swasta
CNA Indonesia – Siswa Tidak Otomatis Naik Kelas Mulai 2027? Ini Kata Mendikdasmen Mu'ti


